newhopefellowship.net

Anda akan mengenal Genting Highland jika Anda dibesarkan di Malaysia oleh seorang non-Muslim. Sebaliknya, jika Anda berlatar belakang Islam, justru sebaliknya. Karena perjudian dikenal dalam Hukum Syariah sebagai “maisir”, maka berjudi adalah ilegal di negara ini. Hal ini dikarenakan perjudian juga dilarang menurut agama Islam sebagai hukum-syarak. Inilah sebabnya mengapa tidak mengherankan jika partai-partai keagamaan seperti Partai Islam Malaysia PAS secara terbuka menyerukan pelarangan total terhadap perjudian.

Terserah Anda apakah Malaysia harus melarang perjudian atau mengizinkannya. Kedua perjudian tersebut memiliki pro dan kontra. Beberapa orang berpendapat bahwa perjudian dilarang karena kebebasan setiap orang untuk memutuskan boleh atau tidaknya perjudian. Kegiatan ini juga dapat dilihat sebagai cara untuk bersantai dan menjalin ikatan dengan keluarga, sekaligus memberikan kepuasan. Selain mendatangkan pendapatan pajak, industri perjudian juga dapat bermanfaat bagi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dll. Beberapa orang menentang perjudian karena berdampak buruk bagi masyarakat. Ada banyak konsekuensi yang mungkin terjadi, termasuk meningkatnya kejahatan dan rentenir. Keluarga juga bisa runtuh atau masyarakat bisa hancur. Meningkatnya beban ekonomi akibat kenaikan pajak juga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti perlunya lebih banyak pendanaan pemerintah untuk memberantas kejahatan, membantu orang-orang yang kecanduan perjudian, atau untuk merehabilitasi mereka.

Perjudian adalah topik yang sangat kontroversial. Meskipun tujuan hukum untuk melindungi individu, maka pertanyaannya adalah “Seberapa besar campur tangan hukum agar tidak merugikan orang lain?” Penting untuk menemukan keseimbangan yang baik antara kebebasan bagi masyarakat dan melindungi mereka dari diri mereka sendiri. Untuk menemukan jawabannya, Anda bisa merujuk pada yurisprudensi yang lebih dalam yang memberikan lebih banyak informasi tentang tujuan dan logika hukum yang mendasarinya. Perbandingan Prinsip Bahaya John Stuart Mill dan Prinsip Paternalisme Profesor HLA Hart mungkin dapat memberikan lebih banyak pencerahan mengenai masalah ini.

Mill, yang sering diidentifikasi sebagai seorang liberal klasik dalam pandangannya tentang hukum dan etika, menyatakan: “Satu-satunya tujuan yang dapat dibenarkan untuk mengontrol anggota mana pun dalam kelompok beradab yang bertentangan dengan keinginan mereka adalah untuk melindungi orang lain dari bahaya.” Kebaikan seseorang saja tidak cukup. Satu-satunya alasan dia bisa dipaksa melakukan atau menahan diri dari sesuatu adalah karena dia akan merasa lebih bahagia.

Dengan kata lain, pelarangan hanya masuk akal jika suatu tindakan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung pelarangan tindakan tertentu. Mills menyatakan bahwa setiap orang harus menjadi pelindung kesehatannya, baik fisik, psikologis, atau spiritual. “Umat manusia memperoleh keuntungan lebih besar dengan membiarkan satu sama lain menjalani kehidupan yang menyenangkan bagi mereka daripada dengan memaksa setiap orang untuk hidup sesuai dengan apa yang mereka anggap terbaik bagi diri mereka sendiri”. Argumen ini mengasumsikan bahwa masyarakat dapat dan harus mengambil keputusan sendiri. Selain itu, beliau menyatakan bahwa ketika seseorang dilarang menggunakan kebebasannya, maka akan membatasi spontanitas, orisinalitas, energi mental, dan keberanian moral. Masyarakat yang biasa-biasa saja akan runtuh karena beban kolektif.

Profesor Hart berpendapat bahwa, bertentangan dengan pendapat Mill, hukum juga memberikan perlindungan bagi individu. Seseorang dapat dilindungi lebih lanjut oleh hukum terhadap kemungkinan cedera, kerugian dan kerusakan yang disebabkan olehnya. Larangan bunuh diri, atau konsumsi obat-obatan. Melalui strategi inilah hukum menjadi penjaga bagi warga negara, dalam mengambil keputusan atas nama mereka situs slot.

Pasalnya, masyarakat umum dinilai tidak rasional atau tidak mampu mengambil keputusan terbaik sendiri. Ada kemungkinan bahwa lembaga legislatif, yaitu lembaga yang mempunyai kebijaksanaan dan dipilih oleh rakyatnya, dapat dianggap sebagai pihak yang paling berwenang dalam mengambil keputusan. Suatu keputusan dapat diambil tanpa emosi atau provokasi.